SURAKARTA – Pemerintah Kota Surakarta kembali mencatatkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Opini tersebut diserahkan dalam kegiatan Penyerahan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Kamis (11/6/2026).

Capaian ini menjadi raihan opini WTP ke-16 kali secara berturut-turut bagi Pemerintah Kota Surakarta. Prestasi tersebut sekaligus menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Wali Kota Surakarta, Respati, menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah yang telah bekerja menjaga kualitas pengelolaan keuangan sehingga capaian tersebut dapat terus dipertahankan dari tahun ke tahun.

“Saya mengapresiasi seluruh perangkat daerah yang berkomitmen meneruskan legasi baik dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Raihan WTP ke-16 kali ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemerintah Kota Surakarta,” ujar Respati.

Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP tidak lepas dari fondasi tata kelola pemerintahan yang telah dibangun oleh para pemimpin sebelumnya. Namun, ia menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan standar yang wajib dijaga oleh seluruh jajaran pemerintah daerah.

“Ada 16 kali WTP dan ini sudah menjadi kewajiban serta tugas kita untuk tetap mempertahankannya. Saya berharap capaian ini juga menjadi pengingat bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas kinerja,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah juga memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan tata kelola pemerintahan di masa mendatang.

Respati menegaskan bahwa berbagai masukan yang diberikan oleh BPK akan menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kota Surakarta dalam melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja.

“Ada beberapa imbauan dan penyesuaian yang disampaikan oleh Kepala BPK Jawa Tengah terkait berbagai permasalahan yang ada. Tentu hal tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi kami,” jelasnya.

Meski kembali meraih opini tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah, Respati meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak cepat berpuas diri. Menurutnya, keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari kualitas administrasi dan laporan keuangan, tetapi juga dari dampak pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Saya mengharapkan seluruh OPD jangan cepat puas terhadap WTP ini. Yang terpenting adalah pembangunan yang merata dan benar-benar memberikan dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan, pengelolaan keuangan yang baik harus mampu diterjemahkan menjadi program-program yang efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi warga Kota Surakarta.

Dengan raihan opini WTP ke-16 kali berturut-turut ini, Pemerintah Kota Surakarta menegaskan komitmennya untuk terus menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat pembangunan yang berkelanjutan di Kota Bengawan.